Clekit Jawa Pos 27 Nov 2008

clekit-nov2708

SKB Empat Menteri

Pemerintah meneken SKB empat  menteri mengenai penetapan upah minimum regional (UMR) 24 Oktober 2008. Intinya, mengatur penetapan upah minimum berdasar negosiasi bipartit antara pengusaha dan buruh. Pemerintah tidak lagi ikut campur dalam negosiasi UMR. Aturan itu disebut SKB empat menteri karena diteken oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno, Menteri Perindustrian Fahmi Idris, Menteri Dalam Negeri Mardianto, dan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu.

Keluarnya SKB ini memang terkesan sebagai upaya cuci tangan pemerintah. SKB tersebut tidak bisa menjadi solusi atas kekhawatiran munculnya PHK masal  sebagai akibat kebangkrutan perusahaan lantaran dilanda krisis global. Sebaliknya, SKB justru memunculkan keresahan baru di kalangan buruh. Akibatnya, muncul  situasi tidak stabil karena aksi penolakan yang merebak di mana-mana.

Ancaman krisis keuangan global yang juga berimbas ke dunia usaha Indonesia ternyata disikapi pemerintah dengan melepaskan tanggung jawabnya melindungi kalangan buruh saat berhadapan dengan pengusaha. Harusnya, para menteri itu duduk bersama mencari solusi, bukan malah menambah masalah seperti ini!


~ by wahyukokkang on November 27, 2008.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: