Clekit Jawa Pos 14 Feb 2009

DPR hambat KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sedang perang dingin. Kali ini DPR melalui komisi III (membidangi hukum) mempersoalkan usul pengajuan biaya pembangunan gedung KPK senilai Rp 90 miliar yang dianggap tidak prosedural.

Kalangan anggota komisi III mengaku kaget dengan usul tersebut. Sebab, mereka merasa tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan anggaran tersebut. Dana itu tiba-tiba muncul di panitia anggaran. Padahal sebelumnya, pada akhir Oktober 2008, dua anggota Komisi III Setya Novanto dan Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR Johny Allen Marbun pernah mendatangi KPK untuk urusan tsb.

Ketua Komisi III DPR Trimedya Panjaitan juga mengomentari soal pembahasan rancangan undang-undang (RUU) Pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) yang berjalan di tempat. Menurut Trimedya, pembahasan itu terhambat karena banyaknya anggota dewan yang membolos saat rapat. Hal itu menyebabkan rapat pembahasan tidak pernah mencapai kuorum. “Untuk mencapai kuorum itu susah. Banyak anggota dewan yang tidak hadir,” jelasnya.

Tersendatnya pembentukan UU tersebut juga membikin ICW gelisah. Para aktivis mendesak Presiden SBY agar mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu). Para anggota DPR sering menyebut aturan itu prioritas, namun faktanya nol besar!

~ by wahyukokkang on February 14, 2009.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: