Clekit Jawa Pos 10 Februari 2011

•February 10, 2011 • 1 Comment


Negara Gagal Lindungi Kelompok Minoritas…

Peristiwa penyerangan terhadap kelompok jemaah Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten, Minggu (6/2/2011) merupakan potret bahwa kepolisian sebagai aparat penjaga ketertiban gagal melindungi kelompok minoritas.

Sikap kepolisian ini bisa jadi merupakan ekses dari ketidaktegasan pemerintah terhadap penertiban dan penghukuman bagi mereka yang melanggar hukum. Selain itu, negara juga harus mengingat kewajibannya dalam melaksanakan dan memberikan perlindungan kepada warganya dalam melaksanakan keyakinan beragama sesuai dengan UUD 1945. Pembiaran terhadap tindak kekerasan dan kegagalan melindungi warga adalah kegagalan pemerintah melaksanakan konstitusi.

Ini merupakan buah yang harus dipetik oleh aparat kepolisian karena dari dulu memberi angin kepada kelompok-kelompok anarkis tersebut, bahkan polisi terkesan takut kepada kelompok anarkis ini…


Advertisements

Clekit Jawa Pos 08 Februari 2011

•February 8, 2011 • 1 Comment


Kekerasan Itu Terjadi Lagi…

Lumuran darah kembali membasahi bumi pertiwi. Lebih dari seribu orang di Cikeusik, Pandeglang, Banten, menyerbu puluhan orang yang kebetulan menganut paham Ahmadiyah. Tiga orang tewas dan beberapa lainnya terluka dalam insiden tersebut.
Apa pun alasannya, kita patut mengutuk aksi anarkistis tersebut. Penghilangan nyawa sesama warga negara tetaplah tidak bisa dibenarkan kendati dilandasi atau didorong semangat menjaga kemurnian ajaran agama.

Meski secara kasat mata tiga orang mati dalam insiden ini, namun sesungguhnya yg terjadi adalah matinya seribu lebih HATI mereka para penyerbu, yang meneriakkan pekik Allahu Akbar sambil membantai sesamanya. Sungguh mengenaskan, Tuhan kok diajak membunuh…


Clekit Jawa Pos 05 Februari 2011

•February 5, 2011 • 2 Comments


Mubarak Ngotot Tolak Mundur

Aksi demonstran menuntut mundurnya Presiden Mesir Hosni Mubarak terus berlanjut. Meskipun mendapat serangan dari kelompok pro-Mubarak saat berunjuk rasa di Lapangan Tahrir, Kairo, pada Rabu (2/2/2011) dan Kamis lalu (3/2/2011), massa tetap menyuarakan aspirasi dan sikap mereka.

Puluhan ribu orang membanjiri Lapangan Tahrir, lokasi utama demo anti-Mubarak sejak Selasa lalu (25/1/2011). Di lokasi itu, massa melakukan salat Jumat untuk berdoa bagi kejatuhan Mubarak. Mereka juga berharap bisa menggalang sejuta lebih massa dalam aksi yang disebut sebagai ’’hari kejatuhan’’ (day of departure) tokoh yang berkuasa di Mesir selama 30 tahun tersebut.

’’Turun, Mubarak. Dia harus turun,’’ teriak massa setelah selesai salat Jumat. ’’Kami ingin kepala rezim penguasa dipenggal,’’ teriak yang lain.

Mubarak justru bergeming. Presiden yang terlama berkuasa dalam sejarah Mesir itu menyatakan bahwa dirinya sebetulnya sangat ingin meninggalkan kursi kepresidenan. Tetapi, dia justru khawatir akan terjadi kekacauan atau chaos di Mesir dirinya mundur saat ini.

Ah, kekuasaan memang memabukkan dan sering membuat lupa diri…


Clekit Jawa Pos 03 Februari 2011

•February 3, 2011 • 3 Comments


Selamat Tahun Baru Imlek

Buat teman-teman dan saudara-saudara warga Tionghoa di mana saja berada, saya ucapkan “Selamat Tahun Baru Imlek 2562. Semoga sukses selalu!”


Clekit Jawa Pos 01 Februari 2011

•February 1, 2011 • 4 Comments


Serangan Balik DPR ke KPK

Kekhawatiran DPR akan menyerang balik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pasca penahanan 19 politikus tersangka kasus cek perjalanan oleh lembaga pimpinan Busyro Muqoddas itu mulai terbukti. Kemarin (31/1/2011), ketika digelar rapat kerja dengan pimpinan KPK, Komisi III DPR mulai bikin masalah. Mereka menolak kehadiran Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah dalam rapat tersebut.

Motor penolakan tersebut adalah anggota Fraksi PDIP dan Golkar yang kebetulan merupakan partai asal sebagian politikus yang ditahan KPK Jumat lalu (28/1/2011). Mereka menganggap bahwa Bibit dan Chandra masih berstatus tersangka dalam kasus suap Anggoro Widjoyo. Karena itu, keduanya tidak layak hadir dalam rapat kerja antara Komisi DPR dan pimpinan KPK.

Tentu mereka tidak secara terang-terangan mengatakan bahwa hal itu dilakukan sebagai ’’balas dendam’’ atas langkah KPK menahan 19 teman mereka dan untuk melemahkan KPK. Sebaliknya, mereka beralasan bahwa hal itu untuk memperbaiki atau memperkuat KPK. Namun, karena waktunya memang berdekatan, sulit dihindari kesan kalau hal itu memang merupakan upaya ’’balas dendam’’. Juga, diakui atau tidak, langkah anggota Komisi III tersebut jelas tidak akan memperkuat KPK, sebaliknya malah memperlemah KPK.

Karena itu, publik patut menyayangkannya. Anggota dewan yang seharusnya mendukung upaya pemberantasan korupsi, malah bersikap sebaliknya: menghambat. Dewan seharusnya tidak punya alasan untuk mempersoalkan langkah kejaksaan yang telah menerbitkan deponering untuk Bibit dan Chandra karena hal itu dijamin UU dan tidak bisa diintervensi oleh dewan.

Masyarakat perlu terus mencermati berbagai trik dewan yang bisa memperlemah posisi KPK. Kalau tanda-tandanya kian jelas dan tidak bisa ditoleransi lagi, masyarakat harus bertindak!


Clekit Jawa Pos 29 Januari 2011

•January 29, 2011 • 3 Comments


“Geng Suap” 19 Politikus Masuk Cipinang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bergerak cepat menuntaskan kasus suap cek perjalanan dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (DGS BI) Miranda Goeltom pada 2004. Kemarin (28/1/2011), lembaga antikorupsi tersebut menahan secara masal 19 anggota DPR 1999–2004 yang menjadi tersangka kasus itu.

Para tersangka tersebut, antara lain, Paskah Suzetta (politikus senior Partai Golkar yang merupakan mantan menteri perencanaan pembangunan nasional/ketua Bappenas), Panda Nababan (politikus senior PDIP yang kini menjadi anggota DPR), serta Baharuddin Aritonang (mantan anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar dan mantan anggota BPK).

Nah, bisa dibayangkan, jika aparatur negara dan DPR kita yang terhormat (katanya) berisikan orang-orang dengan mental dan kelakuan seperti mereka, maka kehancuran bangsa ini hanya tinggal menunggu waktu…


Clekit Jawa Pos 27 Januari 2011

•January 28, 2011 • 5 Comments


Masih Soal Gaji Presiden

Polemiik soal gaji presiden makin panas. Selain mendapat dukungan, tapi lebih banyak mendapat kritikan dari berbagai pihak. Apalagi setelah menteri keuangan menyatakan akan segera menaikkan gaji presiden beserta sekitar 8000an pejabat pemerintah yang lain.

Bagi mereka yang mendukung, tentu saja menganggap wajar kenaikan gaji presiden ini, dengan alasan pekerjaan dan tanggungjawab yang besar yg diemban sang presiden, sehingga layak mendapatkan gaji besar juga. Namun di pihak lain hal ini dikhawatirkan akan menjadi contoh buruk dalam penyelenggaraan pemerintah. Karena bukan tidak mungkin setelah ini para bupati atau camat ikut-ikutan curhat minta dinaikkan gajinya…